Berita Karo.OLNewsindonesia,Selasa(05/03)
Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Ir Nasib Sianturi Msi kepala Bappeda mengikuti Raker (rapat kerja) Komisi D DPRD Provsu yang dilaksanakan hari ini, Selasa (05/03) 2019 pukul 10.30 WIB di ruang rapat Komisi D DPRDSU Medan.
Agenda rapat kerja ini membahas desakan Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) dan Horas Bangso Batak Sedunia (HBB) dan elemen pemerhati lingkungan pencemaran air Danau Toba, Kabupaten Karo salah satu masuk se-kawasan Danau Toba, yaitu daerah Tongging Kec . Merek sekitarnya.
Menurut Terkelin Brahmana SH, saat rapat kerja mengungkapkan khusus Kab . Karo wilayah Tongging ,adanya dugaan pencemaran air Danau, sesuai yang disebutkan tadi oleh pemerhati lingkungan Danau Toba Horas Bangso Batak Lamsiang Sitompul SH, MH, dituding keberadaan TSR (Taman Resort Simalem) diduga ikut mencemari air Danau Toba akibat limbahnya, ” ucapnya.
Terkait ini,kami mohon relawan seperti HBB (Horas Bangso Batak ) ini kiranya memberikan data kepada Pemda Karo, agar kami segera memanggil pihak pengusaha TSR (Taman Resort Simalem) jika ada data akurat yang diberikan sebagai bahan assesment untuk menindaklanjuti secara kewenangan Pemkab Karo. Jika ada temuan dugaan pelanggaran,maka kami Pemkab Karo tidak akan sungkan dan segan akan menindak tegas, pihak pengusaha tersebut, ” tegasnya.
Lanjutnya, terkait KJA (Keramba Jaring Apung) di sekitar Tongging, sudah ada komitmen dari pada pengusaha lokal dengan membuat surat pernyataan, ini saya tegaskan ulang, surat pernyataan para pengusaha KJA dengan setuju sekitar Tongging kosong ( Zero) % KJA.
Akan tetapi, ini perlu catatan bagi relawan pemerhati pencinta yayasan Danau Toba yang semuanya tergabung didalamnya, kenapa belum terlaksana Zero KJA, di daerah Tongging, nah sama seperti daerah 8 se-kawasan Danau Toba lainnya,dengan kata lain pengusaha lokal meributkan pengusaha terkenal, maaf tidak usah saya sebutkan, masih beroperasi di sekitar Danau Toba, inilah kendala dan tantangan yang kami hadapi.
Nah, kesulitan ini bagi kami Pemda Karo untuk menertibkan KJA (Keramba Jaring Apung) pengusaha lokal, untuk itu saya sepakat dari ide Pemkab Simalungun , Pemkab Dairi, agar satu suara dari pusat buatkan regulasi untuk mengatur ini, sebab kami ini para Bupati tidak ada niat menyengsarakan rakyatnya, agar tidak ada pilih kasih, yang ini bisa, yang ini tidak, ” urai Terkelin.
Terkelin menambahkan, setuju adanya desakan dibentuk Pansus pencemaran air Danau Toba, asalkan seteril, silahkan saja, ini dorongan yang bagus agar tuntas, jika tidak seteril, jangan dulu,” imbuhnya.
Sementara Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH,MH dan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) adanya dugaan pencemaran air Danau Toba oleh PT Aquafarm Nusantara (anak perusahaan Regal Springs dari Swiss) terungkap saat rapat kerja, meminta Komisi D DPRD Provsu segera bentuk Pansus (panitia Khusus).
Pansus segera dibentuk, ini permintaan kami bersama dengan elemen masyarakat lainnya, agar semuanya terang menderang,” Pinta Sitompul.
Hal senada dikatakan Remember Manik pecinta Danau Toba, ikut meminta dibentuk Pansus, dengan alasan pencemaran Danau Toba bukan saja mengancam parawisata namun juga mengancam nyawa manusia karena air Danau Toba dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Danau Toba, ” ungkapnya.
Menanggapi banyaknya keluhan dan usulan masing masing dari Pemkab se-kawasan Danau Toba serta permintaan dari LSM tergabung dalam pemerhati kepedulian pecinta Danau Toba dalam Rapat Kerja Komisi D DPRD Provsu ini Layari Sinukaban angkat bicara, kita akan bawa masalah ini ke Presiden dan DPR RI. Dalam waktu tempo sesingkat singkatnya akan kita lobi kepusat untuk semua permasalahan terkait pencemaran air Danau Toba ini, ” ujarnya selaku bagian Pimpinan Sidang.
Hal yang sama Pimpinan rapat komisi D DPRD Provsu Leonard Surungen Samosir, mengungkapkan apa yang disampaikan para pecinta yayasan Danau Toba dan masing masing Pemkab se-kawasan Danau Toba, akan menjadi atensi kedepan, untuk mengambil langkah langkah yang positif, ” katanya.
Saat ini, kami perwakilan komisi D DPRD Provsu belum dapat kami putuskan adanya permintaan agar dibentuk Pansus (panitia khusus) pencemaran air Danau Toba, karena masih merapatkan kembali dengan anggota Komisi D DPRD Provsu yang lainnya, “pungkasnya.
(David)
Comment