Berita Tanah Karo, Online News Indonesia, Rabu (27/2)
Ketua TP PKK Kab Karo Ny Sariati Terkelin Brahmana menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tahun 2019, diikuti Ketua TP-PKK Provinsi, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota serta Dinas PMD Provinsi se-Indonesia.
Rakornas ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sekaligus mewakili pemerintah. Hal ini disampaikan oleh ketua TP PKK kab karo Ny Sariati Terkelin Brahmana usai acara, Selasa (26/02) 2019 di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Mengutip pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, Sariati mengatakan pemerintah sangat mengapresiasi Rakornas yang ditata oleh ibu PKK saat sekarang ini dalam rangka meningkatkan kerjasama, saling memahami, menjaga toleransi sekaligus sebagai wadah untuk bertukar informasi tentang perkembangan daerahnya masing-masing, ” ujarnya.
Menurut Sariati, Rakornas ini menegaskan agar selalu ber-sinergitas antara lintas pengurus PKK, lintas Provinsi , lintas Kabupaten, hingga kejenjang lintas desa dengan tujuan menghasilkan kolaborasi yang solid dalam mencapai upaya untuk membantu percepatan pembangunan terfokus kepada kesehatan yang ada di setiap Daerahnya, ” katanya.
Khusus Kab . Karo kita akan pedomani dan terapkan terkait Peranan TP-PKK dalam Pencegahan Stunting melalui 10 program pokok PKK, sesuai pesan Ketua Umum TP-PKK, sudah jelas katakan bahwa TP. PKK wajib mengaplikasikan, sebagai arah kebijakan khususnya untuk mendukung percepatan penanganan stunting nantinya, ” ucap Sariati dalam sela sela berfoto bersama ketua umum TP. PKK Ny. dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo.
Untuk itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi semua masing masing ketua TP PKK di setiap daerah dalam mendukung program pusat, karena sudah jelas ada aturan yang mengikat sebagai landasan setiap gerakan PKK yakni adanya Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 mengamanatkan peran serta dalam perkembangan pembangunan Kabupaten Karo khususnya, ” terang Sariati.
Kendati demikian dalam mencapai Visi dan Misi, perlu adanya pemahaman terhadap manajemen pembangunan yang terkait erat dengan posisi dan peranan PKK sebagai mitra kerja pemerintah,†pungkasnya.
(David)
