Tasikmalaya, OLNEWS INDONESIA.
Bagi pemilik tanah yang paling berharga adalah Sertifikat, hal ini sangat penting karena rentan terjadi sengketa kepemilikan tanah, pihak masyarakat kalah dalam sengketa tanah karena tidak memiliki sertifikat tanah, dalam hal ini pemerintah memberikan sertifikat tanah gratis bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat melalui program Prona Sertifikat guna mendorong para pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat, agar segera mengurus sertifikat tanahnya.
Dari sekitar 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia baru sekitar 46 juta bidang tanah yang sudah sertifikat. Sementara itu di Propinsi Jawa Barat dari 19,8 juta bidang tanah, yang tersertifikat hanya 6,4 juta bidang tanah.
Dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2017 menargetkan 5 juta bidang tanah sudah sertifikat.
Selanjutnya sebanyak 2.553 pemilik lahan di Propinsi Jawa Barat dari 11 Kabupaten/Kota mendapat sertifikat tanah gratis dari pemerintah yang diberikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional, Pembinaan, Fasilitasi, dan Kerjasama Akses Reform di Balaikota Tasikmalaya, Jumat (9/6/17).
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang hadir mendampingi Presiden RI Joko Widodo menyambut baik dan berterimakasih atas pemberian sertifikat tanah tersebut. Deddy berharap program pemberian sertifikat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menerima. “Saya kira ini, Insya Allah oleh para penerima manfaat dapat dirasakan langsung, sehingga bisa meningkatkan, baik Sumber Daya Manusia itu sendiri maupun kesejahteraan masyarakat secara langsung dapat dirasakan oleh para penerima manfaat,†ujar Wakil Gubernur dalam sambutannya.
Para penerima program Prona sertifikat tanah yang berasal dari 11 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, diantaranya adalah Kota Tasikmalaya (315 orang penerima sertifikat), Kabupaten Tasikmalaya (314 orang), Kabupaten Ciamis (400 orang), Kota Banjar (525 orang), Kabupaten Pangandaran (275 orang), Kabupaten Garut (300 orang), Kabupaten Karawang (115 orang), Kabupaten Cirebon (100 orang), Kabupaten Cianjur (100 orang), Kabupaten Sumedang (59 orang), dan Kabupaten Bekasi (50 orang). (Oscar)
