Jonggol, OLNEWS INDONESIA.
Perjuangan BKPP dan Presidium selama kurang lebih 2 Bulan dalam memperjuangkan Wilayah Bogor Timur khususnya jalur alternatif Weninggalih, Cibarusah dan jembatan Zeni menemukan titik terang.
Hasil rapat yang di laksanakan di Kecamatan Jonggol Kemarin Senin 12 Juni 2017 di hadiri. Camat Jonggol Beben Suhendar, Kepala UPT Bina Marga Didih Karsidih, Ketua BKPP Junaedi, Ketua DPP Presidium Alhafiz Rana, Dandim Kab. Bogor, Muspika Kecamatan Jonggol. Bapeda, PUPR, BPBD, Pusdikzi, Pu Propinsi Jabar Serta para Kepala Desa Se-Kecamatan Jonggol.
Menurut Sumber OLNEWS INDONESIA realisasi jalur alternatif sudah di sepakati Pemerintah Kabupaten Bogor dengan anggaran dari APBDÂ Kabupaten Bogor sebesar 970 juta untuk pengerasan fisik yang akan di laksanakan mulai tanggal 13 Juni 2017. tapi sayang, dari pengajuan volume 3.6 lebar 6 meter hanya di relisasikan 2 km. Lebar 4.5 meter dan sisanya 1.6 km sedang di usulkan ke Pemerintah Propinsi.
Menurut Junaedi ketua BKPP kepada OLNEWS INDONESIA mengatakan pengajuan BKPP dan Presidium belum semua di realisasikan Pemkab dari 3.6 km hanya 2 km yang direalisasikan begitupun jembataan zeni karena alasan teknis belum bisa di realisasikan. Begitupula pembuatan 3 jembatan darurat Jagaita kp Galang Bengkok kalau tidak membahayakan boleh di lanjutkan tapi oleh swadaya masyarakat. Dan kabar gembira nya jembatan Cipamingkis dalam tahap pengerjaan diperkirakan selesai bisa di pergunakan Bulan Desember 2017. Tutur Junaedi
Ketika di tanyakan OLNEWS INDONESIA mengenai sikap BKPP dan Presidium setelah di realisasikan nya jalur tersebut Junaedi mengatakan BKPP, Presidium dan para Kepala Desa cukup puas biarpun belum maksimal dan akan fokus mengawal pengerasan jalur tersebut jadi dengan hasil rapat tadi kita sudah maksimal mendorong Pemerintah Daerah untuk merealisasikan jembatan zeni tapi karena bentangan yang panjang dan harus memakai tiang penyangga ditenggah dan arus debit air sungai Cipamingkis ini kalau hujan banjir dan aliran air deras kuatir tidak kuat dan kebawa arus kembali seperti jembatan Cipamingkis yang rusak ini sehingga tidak direalisasikan itupun hasil survey dan penjelasan pihak TNI AD. Katanya
Sedangkan Alhafiz Rana ketua DPP Presidium kepada OLNEWS INDONESIA menuturkan dirinya mengapresiasi dan tetap mengawal prosesnya sebab tanpa desakan BKPP. Presidium dan masyarakat memang sudah kewajiban Pemerintah Daerah dan Propinsi untuk perbaikan jalan. karena semua untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat.
Alhafiz pun menambahkan terkait tidak semuanya direalisasikan menurutnya itu hanya teknis anggaran saja prinsipnya Pemda akan realisasikan 3 km. Saya maklum bupati dari kalangan birokrat bukan dari politisi sehingga tidak berani ambil kebijakan diskresi. Lebih memilih jalur aman sampai masa jabatannya .ucapnya kepada redaksi OLNEWS INDONESIA. (JON)
