Berita Tanah Karo.Olnewsindonesia,Minggu(29/07)
Sabtu (28/7/2018) kepala desa Mardingding Ramin Ginting dan Suruhen Sinulingga (ketua BPD) mengundang masyarakat desa marding ding beserta tokoh pemuda,tokoh masyarakat,dan tokoh adat desa marding ding dalam rangka musywarah untuk penggunaan dana desa yang akan dibangunkan untuk jambur(losd) desa marding ding anggaran tahun 2018.
Pertemuan yang di rencanakan untuk membahas pembangunan jambur namun berubah jadi perdebatan yang memanas.Pasalnya Kastri Tarigan(45) warga desa Mardingding tidak setuju dengan rapat tersebut karena diduga pemerintahan desa Mardingding main kucing kucingan dalam tranfransi anggaran.
” SPJ (surat pertanggung jawaban) tahun 2017 aja belum selesai namun sudah membahas pembangunan untuk tahun 2018.” ujar kastri dengan rasa kecewa kepada Olnewaindonesia
Selain SPJ belum selesai sampai sekarang,Alemisa Depari(36) masyarakat desa marding ding juga merasa kecewa dengan kinerja pemerintahan desa Mardingding yang dianggap tidak transparan.
Seperti yang dijelaskan Alemisa Depari kepada wartawan Olnewsindonesia bahwa salah satu kinerja pemerintahan desa yang tidak transparan adalah pembentukan BUMDes desa Mardingding
“jadi siapa yang memilih pengurus BUMDes tersebut,Saya berharap agar pemerintahan Desa Mardingding agar secepatnya menuntaskan SPJ (surat pertanggung jawaban) dan membenahi kembali kepengerusan BUMDes tersebut sesuai peraturan pemerintahan.”ungkap Alemisa Depari.
Kepala Maringding,Ramin Ginting hanya bisa menundukkan kepala tanpa sepatah kata ataupun penjelasan di depan masyarakat Desa Mardingding.
Iwan Tarigan anggota BPD marding ding menegaskan kepada pemerintahan desa Mardingding agar secepatnya menyelesaikan SPJ dan Menata ulang kembali kepengurusan BUMDes Mardingding secara transparan sesuai peraturan pemerintah.” Rapat selanjutnya akan kita laksanakan apabila SPJ dan BUMDes sudah selesai dibenahi.”ujar Iwan
(r.bangun)
