Berita Karo, Berita Online Indonesia Di Online News Indonesia, www.olnewsindonesia.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, selaku Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., dan Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., mengikuti kegiatan entry meeting serentak pemeriksaan interim laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Dimana kegiatan ini dilaksanakan secara Daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara dan turut juga hadir Inspektur Kabupaten Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si, , serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., bersama Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., yang mengikuti jalannya entry meeting secara Daring sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung proses pemeriksaan serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Entry meeting ini menjadi tahapan awal pemeriksaan interim yang bertujuan memastikan kesiapan dokumen, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen penuh mendukung proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pemeriksaan ini, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan guna menunjang pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara tertib dan bertanggung jawab guna mendukung pelayanan publik yang optimal serta pembangunan daerah yang berkelanjutan
(David – Kominfo)
