Berita Karo.OLNewsindonesia,Sabtu(14/09)
Penyaluran BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis bensin yang dipersolkan oleh Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Karo, terus berbuntut panjang, sebagaimana telah diberitakan sebelumnya di Olnewsindonesia.com , kelangkaan minyak bensin jenis premium dituding ada permainan “mafia”.
Hal ini disampaikan Ketua Sapma IPK Anugrah Kacaribu, SH didampingi wakil Ketua Monas Ginting, SSos, Wakil Sekretaris Ekin Sura Tarigan, SPd dan Alex Wakil Bendahara, saat menyambangi Kantor Bupati untuk mengklarifikasi apa hasil monitoring yang sebelumnya telah dijanjikan oleh dinas terkait, akan membeberkan jawabannya, Jumat, (13/09) 2019 .
Menyikapi tersebut Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, Rismawati br Ginting SE membenarkan, dinasnya sudah turun kelapangan memonitoring sesuai instruksi Bupati Karo Terkelin Brahmana terkait penyaluran BBM jenis premium sementara dihentikan oleh pihak Pertamina,hal ini sesuai temuannya kelokasi yang dihunjuk oleh Pertamina menyalurkan premium.
Iya, sesuai Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 39/P3JBKP /BPH Migas /Kim 2018 tentang alokasi volume penugasan dan penyalur PT Pertamina (persero) untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM penugasan tahun 2019.
Melalui pedoman ini ditetapkan alokasi BBM jenis bensin di Kab . Karo sebesar 1.835 (KL) yang disalurkan 3 SPBU di Kab Karo yaitu 1. SPBU no 14.221294 alamat jalan Lau Baleng Kec . Lau Baleng , 2 SPBU No. 13.221113 alamat simpang Korpri Kec . Berastagi dan 3. SPBU No. 14.221286 alamat Simpang Kaban Kec . Kabanjahe, “sebut Rismawati.
Nah, menurut Rismawati, berdasarkan monitoring di lapangan ketiga SPBU ini, pihak Pertamina dengan sengaja menyetop premium ke penyalur SPBU yang direkomendasikan, dengan alasan, 1. PT Pertamina (Persero) lebih mengutamakan pertalite dari pada Bensin . 2. Kurangnya prasarana tangki SPBU dan 3. Menyikapi Kabupaten Karo sebagai daerah tujuan wisata, maka lebih tinggi pemakaian pertalite dari pada Bensin . Untuk itu, Pertamina menyarankan agar SPBU cenderung ke pertalite dan tidak mengorder Bensin (premium).
Mendengar jawaban Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Karo, Anugrah Kacaribu, SH mengaku kecewa, karena rasa keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah terabaikan, karena Pertamina lebih mengedepankan soal provit, pasalnya BBM jenis Pertamak lebih ditonjolkan,”kesalnya.
Yang menjadi pertanyaan, sambung Anugrah Kacaribu, SH, kenapa premium di sejumlah SPBU diluar Kabupaten Karo sangat gampang ditemui. Apakah sebagai daerah tujuan wisata rakyat di daerah ini sudah dianggap mampu, sehingga menjadi alasan pihak Pertamina?, “kecam Anugrah Kacaribu.
Selanjutnya, menyangkut poin kedua, sungguh tidak dapat diterima akal sehat. Kenapa pihak Pertamina mengijinkan SPBU beroperasi kalau memang benar belum memiliki kelengkapan sarana prasarana tanki BBM. Jawaban poin kedua ini secara tidak langsung PT Pertamina membuka kedok SPBU yang sebenarnya belum layak tapi diijinkan beroperasi, kuat dugaan unsur KKN disini.
“Karena setahu saya, persyaratan pendirian SPBU tidak gampang, SPBU sendiri terdiri dari 3 jenis yakni tipe A, B dan juga Tipe C, demikian juga soal luas lahan termasuk sebagai rest area dan kelengkapan sarana prasarana untuk publik,†ungkapnya.
Sapma IPK Kabupaten Karo, menyimpulkan jawaban tersebut belum dapat kami terima. Kami juga meminta Pemkab Karo segera lakukan pertemuan dengan PT Pertamina dan Satgas yang berhak menindak SPBU nakal. Seperti diketahui, banyak selentingan yang menyebutkan banyak petugas SPBU yang sengaja “memainkan” nozzle agar jumlah BBM yang keluar tidak sesuai permintaan konsumen. Ini harus dijawab pihak Satgas dan PT Pertamina,” tegasnya.
(David)
