Berita Cikarang, Berita Online Indonesia Di Online News Indonesia, www.olnewsindonesia.com

Ketua DPD LSM Penjara Indonesia soroti keterlambatan serapan belanja proyek fisik APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 yang disebabkan oleh kenaikan harga material konstruksi menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek perencanaan anggaran dan mitigasi resiko fiskal.

“Sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengendalian kebijakan anggaran daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang seharusnya mampu mengantisipasi potensi perubahan harga material sejak tahap perencanaan dan penyusunan APBD.” ucap JM Hendro S.Tr.Sos

Menurut JM Hendro, seharusnya TPAD Kabupaten Bekasi mempertimbangkan dinamika geopolitik dan ekonomi global yang berdampak pada fluktuasi harga bahan konstruksi,karena hal ini bukanlah faktor yang muncul secara tiba-tiba,seharusnya sudah mempunyai langkah antisipatif.

Ditambahkan Hendro kepada media (18 Juni 2026), adanya evaluasi harga satuan, penyusunan skenario resiko, serta koordinasi yang intensif antara TAPD dan perangkat daerah teknis agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai jadwal.

“Sebagai Ketua TAPD, Saudara Endin Samsudin memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan proses perencanaan, penganggaran, dan koordinasi antar perangkat daerah berjalan efektif. Jika faktanya pelaksanaan belanja proyek fisik mengalami keterlambatan akibat faktor yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal, maka sudah sepatutnya beliau mengundurkan diri dari jabatannya dan mengibarkan bendera putih sebagai simbol bahwa dirinya tidak mampu menjalankan tugas dan wewenang secara optimal,” tegas Hendro.

Jimmy