Berita Samosir, OLNewsindonesia Senin (09/09)
Dari 182 unit kapal pengangkutan air (KPA) di Danau Toba yang sebelumnya direkomendasikan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melalui dinas perhubungan untuk di uji pengukuran hingga kelayakan dan keselamatan penumpang kapal saat beroperasi, disampaikan Nurdin Siahaan Kadis Perhubungan Samosir, masih sebatas 80 unit yang selesai diberlakukan pengujian oleh Kementrian Perhubungan.
“Pasca peristiwa KM Sinar Bangun, kita catat dan rekomendasi ke kementrian perhubungan ada 182 unit kapal untuk diuji pengukuran. Tapi sampai ini masih 80 unit yang selesai,” ujar Nurdin, Kadishub Kab.Samosir, Senin (9/9), diruang kerjanya.
Tanpa menyebut rincian sisa 102 unit kapal yang belum mengantongi ijin kelengkapan standart pengangkutan operasional baik jenis ferry maupun kayu, Nurdin mengatakan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan apakah kapal yang belum di uji itu layak atau tidak beroperasi.
“Ada regulasinya, kita hanya sebatas memberi rekomendasi. Pernyataan kapal itu layak atau tidak beroperasi, silahkan dipertanyakan ke mereka (kementrian perhubungan-red),” jawab Nurdin.
Sementara kehadiran penyedia jasa transportasi kapal pengangkutan danau, seperti PT Tao Toba sebagai perusahaan swasta pertama yang merintis penyebrangan danau toba sebelum diikuti PT PPSU bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk KMP Sumut I,II kemudian PT Muara Putih (tujuan Muara-Sipinggan) dan sejumlah KM (Kapal Motor) angkutan lainnya, dikatakan warga Pelabuhan Ambarita, Kecamatan Simanindo, S Sidabutar (56) bagi kapal angkutan KMP Tao Toba yang telah beroperasi puluhan tahun yang kini salah satu kapal pengangkutannya sedang status naik docking (perbaikan-red) sudah perlu dilakukan peremajaan.
“Mungkin sekitar 25 tahun mereka sudah berlayar, wajar untuk diremajakan bukan sebatas ditambal lagi. Setelah kejadian Sinar Bangun, ekonomi masyarakat Samosir sangat terasa. Banyak wisatawan jadi takut naik kapal, kebanyakan bertahan hanya sampai Parapat saja, tidak jadi kemari,” kata Sidabutar.
Bahkan menurutnya, uji pengukuran hingga kelayakan dan keselamatan penumpang kapal pengangkutan danau toba yang saat ini masih menyisakan seratusan kapal itu, disebut untuk tidak dilama-lamakan pihak terkait demi kemajuan Samosir sebagai tujuan destinasi wisata bertaraf internasional.
“Diantara seratusan kapal kita tidak tau mana sudah di uji dan mana yang belum. Padahal tujuan kita menarik wisatawan kemari, kalau seperti ini bagaimana caranya kalau keselamatan mereka saja terganggu merasa tidak nyaman,” ungkapnya.
Menanggapi 102 unit kapal yang belum melakukan uji pengukuran, perwakilan Kementrian Perhubungan dari BPTD wilayah Sumut II, Kharudin Siregar sebagai Korsatpel Simanindo, ketika dikonfirmasi via selulernya mengatakan, pihaknya akan melakukan tahapan terkait pengujian tersebut di bulan ini. Namun menunggu hal itu, segala sesuatu yang terjadi menjadi tanggung jawab nahkoda kapal.
“Tahap II pengujian diatas tanggal 20 bulan ini kita laksanakan di Samosir, kita memang mengalami keterbatasan karna anggarannya bertahap keluar. Kembali, ini juga masalah perut bagaimana kita menanggapi kronologis perkapalan dan karakter orang Batak. Perpaduan dan masa transisi ini jadi pertimbangan kita. Memang secara aturan kapal tidak boleh berlayar (beroperasi), sebelum diuji. Jika terjadi sesuatu nahkoda tanggung sendiri akibatnya,” terang Kharudin Siregar.
(JuntakStar)
