Berita Jakarta, Berita Online Indonesia Di Online News Indonesia, www.olnewsindonesia.com
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Sosial serta Dinas Pemuda dan Olahraga, Senin (29/8) malam, melakukan pembahasan laporan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) di Grand Cempaka Resort and Convention , Cipayung, Bogor, Jawa Barat
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan, P2APBD dua organisasi perangkat daerah (OPD) ini sudah berjalan baik dan telah terealisasikan ke masyarakat. Diharapkan evaluasi dan masukan dari anggota dewan dapat dipelajari setiap OPD.
“Realisasinya secara keseluruhan sudah bagus, walaupun ada penempatan anggaran tertentu yang harus diperbaiki. Tapi tadi setiap OPD sudah diberitahukan penempatan pendapatan mereka. Seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, pendapatan mereka berkurang akibat sebagian tempat olahraga tidak dikomersialkan dan dijadikan tempat isolasi COVID-19, sehingga tidak ada masukan anggaran daerah,” beber Iman.
Terkait penambahan jumlah penerimaan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dari target awal 107.573 menjadi 215.146 penerima, pada 2023, Iman menjelaskan, hal ini bertujuan agar pembagian KLJ lebih merata.
“Kalau kita lihat di lingkungan warga, banyak lansia yang perlu dibantu. Oleh karena itu kita perlu waktu untuk membedah penambahan kuota ini. Semoga dengan penambahan kuota dapat mensejahterakan warga Jakarta,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan atas dukungan dan dorongan terkait penambahan penerima KLJ pada 2023.
Menurutnya, selain KLJ juga ada penambahan 7. 433 penerima KPDJ menjadi 21.892 penerima. Kemudian, penerima KAJ bertambah 4.984 menjadi 15.917. Lalu, Bansos Yatim Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta berjumlah 10.338 orang.
“Mulai tahun ini saya telah melakukan pengajuan kartu ATM kepada Bank DKI terkait penambahan penerima Kartu Jakarta untuk tahun depan. Mudah-mudahan dengan kebijakan baru ini dapat menjawab pertanyaan dari setiap warga yang membutuhkan,” ujarnya.
210
