Berita Subang.OLNewsindonesia,Kamis(15/11)
Salah satu program Pemerintah Kabupaten Subang dalam meningkatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa (BPMPD) dengan mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
Rapat koordinasi bidang pemerintahan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Serang Panjang di hadiri seluruh pejabat Kades Sekecamatan Serang.Rabu(14/11)
Tujuan pelaksanaan kegiatan rapat Koordinasi dan evaluasi kepala desa Se Kecamatan serang panjang ini antara lain :
a. Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman para Kades tentang tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan desa secara riil dan akuntabel.
b. Untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
c. Untuk mengevaluasi terkait kinerja pemerintah desa baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
d. Serta Untuk mendapatkan input dan output dalam menghadapi tantangan, hambatan dan juga kebersihan dalam menjalankan pemerintahan dimasa yang akan datang.
Heri Sobandi E. Sos M.M.Pd selaku Camat Serang Panjang mengatakan bahwa rapat koordinasi bidang pemerintahan yang di laksanakan sangat bermanfaat dan penting bidang sebagai evaluasi kinerja bidang pemerintahan hingga akhir 2018 serta menjadi acuan dalam menyusun program kerja untuk tahun anggaran 2019.
“Pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan tingkat Kecamatan ini merupakan proses penting dan strategis dalam rangka upaya sinkronisasi dan sinergi seluruh program kerja aparatur Pemerintah desa bidang pemerintahan khususnya Kepala desa, untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan desanya masing – masing” ujar Camat kepada Olnewsindonesia
Ditambahkan lagi bahwa pembangunan nasional untuk masa depan akan terasa berat dengan berbagai permasalahan yang harus selesaikan, untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tersebut harus bekerja sama dan bekerja keras dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang pada dasarnya harus berada dan menjadi bagian dari sistem tata pemerintahan negara secara nasional sebagaimana diamankan oleh konstitusi dengan mengacu berbagai peraturan Perundangan-undangan yang berlaku” pungkasnya
( GERRY )
