Berita Karo.OLNewsindonesia,Senin(06/05)
Teka teki utang PDAM Tirta Malem di PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan ) Bukit Barisan penuh misteri,! pasalnya pembayaran bulan Januari – Mei 2019 tertunggak, sehingga pihak PLN UP3 memutuskan listrik PDAM Tirta Malem mengakibatkan penyaluran air bersih di sekitar Kabanjahe tersendat.
Dampak perusahaan BUMD ini belum bayarnya listrik PDAM yang tertunggak sebesar Rp 626 juta lebih ini, ternyata menuai sorotan dan menyita perhatian masyarakat, LSM, insan pers dan aktivis sampai dengan sekarang.
Hal ini dikatakan , Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi Msi dan Kepala PUPR Ir Paten Purba menyambangi kantor PLN UP3 Bukit Barisan, Senin (06/05) 2019 pukul 11.00 WIB di ruang kerja manager PLN UP3 jalan Gundaling II Berastagi, yang disambut langsung oleh Manager PLN UP3 Bukit Barisan Hiro P Pardede.
Dalam pertemuan tersebut , Hiro Pardede menerangkan keluh kesah yang dialami perusahan yang dia pimpin, bahwa tagihan PDAM Tirta Malem sebesar Rp 626 juta lebih belum dibayar dengan daya 13/345 KVA dengan nomor Idpel 122190081039 selama lima bulan. “Ini sebenarnya masih kami maklumi, dan tidak masalah jika belum dibayar, atau di cicil pelunasannya, masalahnya bukan PDAM saja pak Bupati, “ujar Pardede.
Ironisnya, tagihan listrik kogol 63 meliputi LPJU, Kantor Camat , dan rumah dinas SKPD masih banyak belum membayar mulai Januari – Mei 2019, ini titik masalahnya ,padahal semua itu anggarannya tertampung di APBD Karo, beda dengan anggaran listrik PDAM Tirta Malem, pembayarannya diandalkan dari penagihan rekening masyarakat,sebagai pelanggan.
Selain tunggakan PDAM Tirta Malem cukup besar, juga tunggakan LPJU, dan kantor dilingkungan Pemda Karo sebesar Rp 2,5 Miliyard ini berdampak basis kinerja kami, sehingga PDAM Tirta Malem akhirnya dilakukan pemutusan sementara, sesuai alasan faktor yang tadi saya sebutkan diatas, ” urainya.
Sebenarnya, saya malu kedatangan pak Bupati , karena pak Bupati baik, SKPD bapak pimpin nya yang tidak disiplin, untuk itu besar harapan saya, dukungan Bupati agar tunggakan 2.5 Milyard ini segera dibayarkan oleh SKPD dengan batas 20 Mei 2019, jika tidak semuanya akan kami putuskan, ” imbuhnya.
Selanjutnya, Hiro Pardede menyebutkan usulan Pemkab Karo beberapa bulan yang lalu untuk pemasangan listrik di Dusun Cerumbu Kec . Mardingding, Desa Amburidi Kec . Kutabuluh dan Puncak 2000 Kec . Tiga Panah, sudah kita realisasikan pemasokan tiang ke Dusun Cerumbu dan Amburidi, sedangkan puncak 2000 masih dalam proses pak Bupati, ” ujarnya menjelaskan.
Intinya, tiang akan kita masukkan ke Dusun Cerumbu 78 tiang dan Desa Amburidi 225 tiang, dan target siap kita pasangkan selama 1-2 bulan kedepan, jika tidak ada halangan dilapangan,” jelasnya.
Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan ) Bukit Barisan, jika tidak dipaparkan tadi, mungkin saya tidak tahu banyaknya tagihan tagihan dalam lingkungan SKPD Karo dan tagihan LPJU, ” ujarnya.
Tagihan ini segera akan kita infokan kepada SKPD , supaya secepatnya membayar, untuk itu berikan data kepada Bappeda yang belum bayar, selanjutnya Bappeda sampaikan dan instruksikan kepada SKPD agar kantor intansinya yang belum bayar mulai Januari – Mei 2019 segera bayar sampai batas 20 Mei 2019 jatuh tempo sesuai permintaan manager PLN, ” tandasnya.
Kemudian terkait PDAM Tirta Malem, kedepan akan dicicil pembayarannya, namun untuk jaringan listrik ya supaya dihidupkan kembali hari ini tanggal 6 Mei 2019, kata Terkelin dan disetujui oleh manager PLN Hiro Parede.
Disisi lain, Terkelin menyambut baik atas informasi PLN UP3 Bukit Barisan telah merealisasikan pemasangan tiang listrik untuk masuknya jaringan listrik ke Dusun Cerumbu dan Desa Amburidi, atas usulan Pemkab sebelumnya, sekali lagi kami ucapkan terimakasih dan kami apresiasi kinerja pak Pardede yang selalu ikut membangun Karo ini, ” pungkasnya.
(David)
