Pemeriksaan LKPD TA 2025 Tuntas, Bupati Karo Terima Tim BPK RI Perwakilan Sumut

Berita Karo, Berita Online Indonesia Di Online News Indonesia, www.olnewsindonesia.com

Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengakhiri masa tugas pemeriksaan lapangan di Kabupaten Karo. Penutupan rangkaian pemeriksaan ini ditandai dengan pelaksanaan Exit Meeting bersama Pemerintah Kabupaten Karo terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, di Ruang Rapat Matang Sitepu, Kantor Bupati Karo, Selasa (05/05/2026). Dan turut hadir, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Agenda utama dalam pertemuan ini adalah penyampaian hasil temuan sementara serta rekomendasi dari tim pemeriksa. Hal ini merupakan bagian dari proses audit untuk memastikan akurasi dan kesesuaian laporan keuangan daerah. Berikut adalah beberapa poin utama yang dibahas:

  1. Penyampaian Gambaran Umum: Tim BPK-RI memaparkan hasil audit yang telah dilakukan selama beberapa pekan terakhir terhadap pengelolaan keuangan daerah TA 2025.
  2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Pemeriksaan difokuskan pada upaya memastikan bahwa seluruh laporan keuangan telah disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  3. Tindak Lanjut Rekomendasi: Penyerahan hasil pemeriksaan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk melakukan penyempurnaan administratif.

Dalam sambutannya, Bupati Karo menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo sangat menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk bersikap kooperatif dan cepat tanggap dalam menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan oleh BPK.

“Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti segala saran dan rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi kepentingan masyarakat Karo,” tegas Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes.

Nah, melalui pelaksanaan Exit Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Karo optimis dapat mempertahankan performa keuangan yang baik. Target utamanya adalah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang transparan dan kredibel kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karo.

(David – Kominfo)