Berita Karo.OLNewsindonesia,Minggu(25/08)
Bupati karo Terkelin Brahmana bersama Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu, Sik, dan Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi, Msi menghadiri acara rapat koordinasi pengamanan dan pengelolaan dalam rangka mendukung pembangunan kawasan Danau Toba sebagai Destinasi wisata Internasional secara resmi dibuka oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs. Agus Andrianto, SH, MH, sabtu (24/08) 2019 pukul 17.30 WIB di Hotel Samosir Cottage.
Kapoldasu berpesan agar para Kapolres masing masing sekawasan Danau Toba, bantu penyelesaian masalah yang setiap dihadapi Pemda, sesuai program pemerintah pusat terkait super prioritas sekawasan Danau Toba, kalau tidak bisa diselesaikan buatkan laporan Polisi , suruh dinas terkait buatkan laporan secara hukum. Kalau bisa difasilitasi secara baik baik (persuasif) , itu lebih bagus penyelesaian masalah,”jelasnya.
Kapoldasu juga mengatakan tetap akan mendorong, memfasilitasi, memonitor, mengawasi dan menyukseskan program pemerintah, apalagi dana yang cukup besar digelontorkan pusat untuk pembangunan kawasan Danau Toba, maka setiap daerah yang menerima dana untuk keperluan kawasan Danau Toba, kita tetap akan kawal penggunanya dan dari segi faktor keamanan juga kita akan laksanakan, “tandasnya.
Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo mengatakan untuk Danau Toba sudah masuk program quick win, semua berfokus pada optimasi destinasi wisata yang sudah ada maupun belum tergali dengan maksimal di lima destinasi di atas dengan memanfaatkan pendekatan “storynomics tourismâ€, ucapnya.
Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang menyasar lima destinasi, yaitu kawasan Danau Toba, Borobudur, Manado, Mandalika, dan Labuan Baju. Menurut Arie kembali, dalam sistem quick win ada 28 titik yang akan dikerjakan tahun 2019 sesuai kucuran dana dari anggaran pusat, dan membagi paket wisata dalam 4 cluster,”urainya lagi.
Yang menjadi prihatin kita selama ini, sering kali di Medsos , diliputan media, dan viral video issu yang menghambat dan potensi solusi dalam perkembangan destinasi kawasan Danau Toba, semisal tata kelola Parawisata, lalulintas jalan raya dan keselamatan pelayaran belum optimal, isu lingkungan (KJA, penebangan Hutan dan Peternakan Babi ), issu banyaknya bangun liar di area batas pinggir pantai, issu belum optimalnya kanal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, “bebernya.
Usai acara, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, membenarkan adanya issu pembangunan sekitar kawasan Toba khususnya Kab.Karo masih ada ditemukan, pembersihan KJA (Keramba Jaring Apung) tanpa ijin, ini berpotensi komplik, penolakan pembangunan kios kuliner, limbah domestik, keindahan dan kebersihan, kontur geografis akses jalan sempit dan rawan longsor, banyak spot potensi wisata belum tergali secara optimal, “ungkapnya.
Menurut Terkelin, apa yang diutarakan tadi oleh kepala BPDOT bahwa program quick win 2019 akan menyelesaikan 28 titik untuk memajukan sekitar kawasan Danau Toba, diantaranya Kab.Karo ada masuk 3 titik tersebut tertuang dalam nomor urut 15,16 dan 17 dalam daftar Program Quick Win,” jelasnya.
Nomor urut 15 tertulis Taman Bunga Sapo Juma Tongging, nomor urut 16, air terjun Sipiso – piso sedangkan nomor urut 17, Bukit Gundaling. Sedangkan dalam bentuk Paket wisata Pemda Karo masuk kategori cluster 2 dari jumlah 4 cluster yang telah ditetapkan sesuai yang disampaikan kepala BPDOT tadi, dimana cluster 2 adalah Kab.Karo dan Kab . Dairi, dengan jumlah 8 destinasi,”sebut Bupati Karo.
Pada kesempatan yang sama Dir. Intelkam Polda Sumut Kombes Pol. Dedy Kusuma Bakti menjelaskan masih ada Medsos , liputan media, elektronik kontra opini, kontra narasi sosialisasi kepada publik atas issu-issu yang menyebabkan wisatawan jadi enggan datang ke tempat objek wisata sekawasan Danau Toba, “urainya.
Bahkan, tailing pembentukan opini negatif berjalan potensi berdampak pada turun minat wisatawan, issu kapitalis (perusahan & hotel) VS rakyat, untuk itu pemerintah jangan memberikan pembiaran . Itu perlu dicari solusi KJA dan sikap masyarakat, penataan, edukasi, warning dan penertiban, untuk limbah masing masing Pemkab bersama Polri bekerjasama menindak yang melanggar hukum, “katanya.
(David)
