Berita Samosir, OLNewsindonesia,Selasa (27/11)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Samosir Sumatera Utara, menggelar rapat koordinasi pengawasan tahapan kampanye (APK/BK) bersama stakeholder dalam rangka pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019, Selasa(27/11) bertempat di Aula Hotel Grand Dainang, kecamatan Pangururan Samosir.
Turut hadir Bupati Samosir Drs.Rapidin Simbolon MM, Ketua DPRD Samosir Rismawaty Simarmata, Kapolres Samosir AKBP.Agus Darojad S.Ik SH, DKPP Sumut Saut Sirait, Ketua Bawaslu Samosir Anggiat Sinaga, Ketua KPU Samosir Karolina Samosir, Pabung Samosir Mayor.J Aritonang, pimpinan Parpol, Ormas, LSM, Pers, OKP, serta panwas kecamatan sekabupaten Samosir.
Ketua Bawaslu Samosir, Anggiat Sinaga dalam laporannya menyampaikan, bahwa sampai saat ini belum ada keputusan sah terkait penempatan atau zona Alat Peraga Kampanye/Bahan Kampanye (APK/BK), sehingga kita tidak bisa menurunkan nya.
“Kedepannya, kita akan berkoordinasi dengan pimpinan parpol terkait penempatan dan zonasi APK/BK di kabupaten Samosir”, kata Anggiat.
Sama hal nya yang disampikan Ketua KPUD Samosir Carolina Samosir, bahwa sampai saat ini juga belum adanya keputusan terkait penempatan dan zonasi APK, ” kita sudah kirim ke KPU Sumut, namun belum ada jawaban sampai saat ini”, ucapnya.
Ditempat yang Sama, Kapolres Samosir AKBP.Agus Darojad S.Ik SH meminta, bahwa potensi potensi pelanggaran pemilu agar bersama dihindari oleh pimpinan partai politik, sehingga permasalahan yang berdampak pada proses hukum dapat dihindari.
Pihaknya juga telah melakukan langkah langkah status operasi, seperti pengamanan kantor maupun oknum penyelengara pemilu, dan melakukan operasi mantap brata, bebernya.
Lain hal, Pabung Mayor J Aritonang meminta kepada pimpinan parpol, untuk tidak memasang APK disekitar kantor TNI (Koramil), dikarenakan itu sudah menjadi intruksi pimpinan TNI agar kenetralitasan TNI terjaga utuh, tegas Pabung.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Samosir Drs.Rapidin Simbolon MM mengatakan, pemerintah daerah dan ASN maupun kepala desa tetap netral dalam pelaksanaan pemilu 2019.
Lanjutnya, Karena keterbatasan anggaran pemkab Samosir saat ini, sehingga pemda belum mampu memberikan fasilitas kantor yang layak untuk KPUD maupun Bawaslu. Namun, pemda telah memberi penugasan personil untuk staff diperbantukan di KPUD dan Bawaslu, agar kinerja penyelenggara pemilu berjalan baik, ucap Rapidin.
Mari kita menjaga kondusifitas dan kualitas demokrasi di Samosir, yang nantinya akan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan profesional. TNI/Polri, bawaslu, KPUD, Tokoh masyarakat, ormas, LSM, dan insan pers saling bersinergi dan berkoordinasi menjadikan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, dikabupaten Samosir, pinta Rapidin.
(JuntakStar)
