Berita Karo.OLNewsindonesia,Senin(23/11)
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin, menyebutkan dalam menuju Pilkada serentak seluruh Indoensia , tanggal 9 Desember 2020, dimana Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah terbesar ikut peserta Pilkada sebanyak 23 Kab/kota, yang terdiri dari 16 Kabupaten dan 6 kota dengan jumlah total TPS 19.919, kategori aman 18. 502 TPS, rawan 1.223 TPS, sangat rawan 179 sedangkan khusus 15 TPS.
Sedangkan Jumlah Paslon yang ikut Pilkada serentak di Sumatera Utara ada 65 Paslon, terdiri data Paslon 54 diusung Partai, 11 Independen, plus Paslon ada 3 Daerah Calon tunggal, 7 Paslon dari TNI, 3 Paslon dari Polri dan sisanya 19 Paslon berlatarbelakang Petahana.
Demikian terungkap saat paparan oleh Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin dihadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin (23/11) 2020 pukul 15.00 WIB di pendopo Rumah Dinas Gubsu jalan Sudirman no 41 Medan.
Hadir dalam rapat tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi, Ketua Komisi II DPR RI dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI, anggota komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat, Junimart Girsang, Perwakilan Kodam I/BB, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kakesbang Kab Karo, Tetap Ginting.
Disisi pengamanan untuk gangguan, ancaman dan deteksi dini, Martuani Sormin menyatakan dalam pengamanan Pilkada serentak untuk menangkis situasi tersebut di 23 Kab/kota se-Sumatera Utara, Poldasu sudah menyiapkan perkuatan personil total 20.669 , termasuk dari unsur TNI, “ucapnya.
Sementara , Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH mengaku bahwa Pilkada diwilayah Kab Karo ada beberapa spesifik yang telah terdata dan terekam, dalam menyikapi situasi dan ancaman. Sesuai paparan Kapoldasu dimana Kab. Karo memiliki 927 TPS namun dikategorikan hanya 925 TPS titik aman dan 2 masuk zona rawan, “terang Bupati.
Begitu juga zonasi, berlatar belakang Paslon dari kalangan TNI, ada 7 Paslon yang ikut Pilkada di 23 Kab/Kota Sumatera Utara, maupun data 19 Paslon Petahana, kedua zona, ini ada di Kab. Karo. Untuk itu, ke depan kita akan kordinasi kan bersama KPUD dan Bawaslu Kab. Karo dan Forkopimda agar mempelajari kembali terkait adanya kategori 2 TPS yang dianggap rawan, langkah ini antisipasi meminimalisir agar tidak terjadi sesuai prediksi ancaman yang ada,”sebut Terkelin Berahmana.
(David)
