DKI Jakarta Raih Peringkat Pertama Realisasi Penggunaan Barang Dan Jasa PDN

BERITA, JAKARTA172 Views

Berita Jakarta, Berita Online Indonesia Di Online News Indonesia, www.olnewsindonesia.com

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menghadiri Rakor Monev Inpres 2 Tahun 2022 yang diselenggarakan pada Selasa (29/11) di ICE BSD, Tangerang bertepatan dengan HUT KORPRI ke-51.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo secara daring.

Turut hadir secara langsung Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas; Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M Yusuf Ateh sebagai narasumber yang menyampaikan komitmen bersama-sama untuk berkolaborasi dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMK-Koperasi.

“Kepada seluruh jajaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan 40% anggaran belanja barang/jasa bagi PDN dan UMK-Koperasi untuk memacu laju pertumbuhan perekonomian,” ujar Presiden Joko Widodo, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11).

Pelaksanaan Rakor Monev Inpres 2 Tahun 2022 tersebut mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 (Inpres 2/2022) tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga bergerak cepat dengan memacu pelaksanaan peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMK-Koperasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya didapatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat realisasi PDN tertinggi dengan Rp 8,5 triliun dan tingkat realisasi UMK-Koperasi sebesar Rp 3,9 triliun.

Pencapaian penggunaan PDN secara total mencapai angka Rp 547 triliun atau 44,9% dari APBN/APBD. Hal tersebut menunjukan belanja PDN sudah semakin meningkat dari 40% yang ditargetkan. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah bekerja bersama-sama dalam meningkatkan penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi. Ia juga menyampaikan perlunya perbaikan-perbaikan dari hulu ke hilir.

“Pertama, perbanyak PDN yang memiliki sertifikat TKDN agar kualitas PDN semakin meningkat; kedua, percepat proses digitalisasi untuk peningkatan percepatan penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi; ketiga, tingkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor; dan keempat, berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi substitusi produk impor,” katanya.

210