Berita Karo.OLNewsIndonesia,Rabu(22/01)
Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Karo memuji kepemimpinan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, pasalnya menurut data dan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo sebanyak 34.080 orang atau sebesar 8,23 persen terhadap jumlah total penduduk.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa
jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo terdapat penurunan yang signifikan dimana kondisi pada Maret 2018 jumlah penduduk miskinnya sebanyak 35.360 orang atau sebesar 8,67 persen.
Demikian disampaikan Kepala BPS Kab Karo Justinus Sembiring saat menyerahkan hasil survei Susenas, kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Rabu (22/01) 2020 pukul 13.00 WIB diruang kerja Bupati.
Menurut Justinus, pada Maret 2019 terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.280 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,40 persen. Perbandingan perkembangan tingkat kemiskinan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 antara Kabupaten yang terletak pada daerah dataran tinggi di Provinsi Sumatera Utara,”ujarnya.
Sambungan lagi, jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di daerah Kabupaten dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo berada pada posisi no 2 terendah setelah Kabupaten Dairi.
Sedangkan persentase penduduk miskin terbesar pada Kabupaten dataran tinggi adalah Kabupaten Samosir, yaitu sebesar 12,52 persen. Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin terbesar terdapat
pada Kabupaten Simalungun yaitu sebesar 76.330 orang dari total jumlah penduduk Kabupaten Simalungun, “terangnya.
Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH menyatakan berterimakasih kepada pihak BPS Karo, sebab tanpa meminta untuk melakukan survei, BPS telah lakukan survei sesuai Tupokisnya, jujur saya tadi agak kaget, tiba tiba ada hasil survei Susenas yang dikeluarkan BPS Kab Karo, bahwa garis kemiskinan di Kab. Karo agak menurun, “ujarnya.
Semua ini, kita tentu merasa puas, namun bukan berarti kita tidak melanjutkan program yang ada untuk menekan garis kemiskinan ditengah masyarakat Kab. Karo, mengingat hal ini jadi kita masih perlu berupaya lebih keras lagi untuk menurunkan kemiskinan di daerah perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian,” ucap Terkelin.
Untuk itu, mari kita bergandengan tangan stakeholder, lintas pengusaha, lintas investor, lintas masyarakat, lintas pemerintah, lintas sosial socity, lintas OPD dan lintas Forkopimda agar terus bekerja saling mengurangi kemiskinan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,”ajak Bupati.
(David)
