Berita Karo.OLNewsindonesia.Rabu(20/01/21)
Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH launching mobil tes polymerase chain reaction (PCR) atau Mobile Combat Covid-19 sebagai sarana mempermudah pelayanan kepada masyarkat khusus kontak erat tracing Covid-19 dilapangan pada, Rabu (20/01) 2021 pukul 11.30 WIB di halaman parkir RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo.
Launching ini disaksikan oleh Wakil Bupati karo Cory Sriwaty Sebayang, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono, Sik, Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli eko Hadyanto, Kajari Karo Denny Ahmad, SH, MH, Kadis kesehatan drg Irna Safrina Meliala, Direktur RSUD dr Arjuna wijaya.
Dalam kesempatan itu, Terkelin Brahmana mengatakan sangat bangga dan apresiasi terhadap dinas kesehatan dan RSUD Kabanjahe atas kolaborasinya sehingga program Mobile Combat Covid-19 bukan prabayar yang dikomersilkan. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat luas dalam sarana jemput bola, sekaligus mempercepat deteksi dan upaya memutus penyebaran virus Corona, “terangnya.
Mobil Lab PCR ini harus segera difungsikan agar masyarakat percaya bahwa dalam pemeriksaan Tracing ini betul betul akurat, simpel, praktis dan mudah didapat hasil diagonosa Swab Antigennya, membuktikan tersebut saya akan dites pertama untuk menguji kecanggihan alat tersebut dengan tempo 3 jam hasil Swab keluar dan langsung terkoneksi dengan nomor peserta yang di Swab, “kata Terkelin kembali.
Sementara Kadis Kesehatan drg Irna Safrina Meliala menyebutkan hadirnya mobil labotorium PCR ini dia mengaku sangat membantu bagi petugas medis dalam segi waktu dan mendapat diagnosa hasil Swab dengan cepat dengan akurasi standar WHO.
Menurut Irna, Mobile Combat Covid-19 dengan labotorium di RSUD jangan disamakan walaupun fungsi sama untuk mendiagnosa orang yang terkonfirmasi Covid-19. Bedanya Mobile Combat Covid-19 hasil Swab yang keluar tidak dapat digunakan untuk sebagai syarat perjalanan naik pesawat terbang. Sedangkan labotorium PCR RSUD dapat dijadikan refrensi syarat bagi perjalanan jauh, “jelasnya.
Selain itu, labotorium PCR ini sesuai dengan surat edaran menteri kesehatan bahwa penggunaannya harus bayar dan dikenakan biaya 900.000.- ribu, sedangkan pemeriksaan Mobile Combat Covid-19 tidak dipungut biaya. Anggaran Mobile Combat Covid-19 tersebut ini berasal dari DID P-APBD TA. 2020 Sebesar 3,5 Milyard.
Terkait jam operasional Mobile Combat PCR Covid-19 ini agar diketahui masyarakat hari Senin , Rabu dan Jumat, waktu pengoperasian pada pukul 10.00-12.00 WIB. Keberadaan Mobile Combat Covid-19 sangat membantu dalam segi biaya dan segi penanganan pelayanan. Dicontohkan selama ini ada pasien yang terpapar covid19 di suatu Desa , maka penanganan yang kontak erat selama ini trackingnya dilakukan oleh Puskesmas.
Namun setelah adanya kendaraan mobil Covid-19 ini, kita langsung bergerak menuju lokasi untuk Tracking keluarga yang kontak erat dan kemudian kita lakukan pemeriksaan tanpa bayar.Mengenai pengoperasian kedepan kita sebagai daerah RSU rujukan cukup berbangga, dan saat ini kita menunggu tersambung “akun” ke Kementerian Kesehatan, “terangnya.
Pantauan media, tampak dipenghujung acara, Bupati Karo bersama Forkopimda lakukan tes pengujian sample Swab Antigen yang hasilnya akan dikirim dalam waktu 3 jam ke WhatsApp peserta yang telah didaftarkan via petugas.
(David)
[1/20, 18:31] David Tanah Karo: Bupati Karo Minta Pihak BBPJN II Medan Tangani Longsor Medan – Berastagi Skala Prioritas
Tanah Karo – OlnewsIndonesia.com
– Terkelin Brahmana SH, MH minta pihak BBPJN (Balai Besar pelaksana jalan Nasional) II Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumut agar gerak cepat dan responsif apabila terjadi longsoran di jalan Medan-Berastagi. Hal tersebut disampaikan Bupati saat rapat kordinasi berlangsung bersama Dinas BBPJN II Medan, Dinas Kehutanan Provsu, Kasatlantas Polres Tanah Karo, Danramil 03/Berastagi, Mayor Inf J Barus, kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi, Dinas Perhubungan Kab. Karo dan OPD terkait, Rabu (20/01) 2021 pukul 15.30 WIB, diruang Asisten kantor Bupati .
Kekecewaan ini, menurut Terkelin Brahmana seharusnya pihak BBPJN II Medan apabila ada terjadi longsor di jalan Medan – Berastagi patut mendapat skala prioritas dalam perbaikan infrastruktur. Merujuk peraturan Presiden ada dua yang mengamanatkan jalan infrastruktur Medan – Berastagi harus skala prioritas, sebab jelas tertuang dalam Mebidangro dan KSPN (Kawasan staretgis Parawisata Nasional).
Nyatanya berbanding terbalik, sungguh miris memang. Apalagi khusus bagi para Pedagang yang membawa hasil pertanian dari Sidikalang ,Pakpak Bharat, Tanah Karo ke Medan terancam bangkrut, faktornya jalan terisolir akibat dampak longsor berjam jam, arus lalu lintas terganggu,”kesalnya.
Kejadian inilah seharusnya pihak BBPJN II Medan dan pihak kehutanan Provsu segera tanggap dan kordinasi dalam mengatasi masalah tersebut, sebab Pemda Karo terbatas kewenangannya maupun instansi kepolisian dalam mengatur lalu lintas.
Semisal longsor terjadi dan ada kayu yang tumbang, jujur selama ini Pemda Karo dan pemangku kepentingan lainnya terjebak dalam regulasi, sebab kayu tersebut masuk kawasan konservasi Tahura, nah jelas disini pihak Kehutanan ambil sikap, sedangkan longsor pihak BBPJN II Medan.Jika tidak ditangani gerak cepat dari sekarang, Saya khawatir longsor besar besaran bakal terjadi jika pihak BBPJN II Medan sebagai satuan kerja Nasional tidak tanggap dan tidak ada target,”terang Bupati Karo ini.
Menyahuti terkait pohon tumbang yang mengganggu jalan saat bersamaan longsor terjadi di Medan – Berastagi, Hardi Silaen Kasi Penataan Kawasan Hutan Provsu mengatakan pada prinsipnya pihak kita siap berkoordinasi dalam mengatasi kejadian diluar akal manusia,ini masuk kategori force majeure.
Sepanjang force majeure, silahkan kordinasi dengan pihaknya, kita akan utamakan keselamatan dengan regulasi yang menghalangi kehidupan orang banyak, dalam arti kata pihaknya tidak mempersoalkan itu kayu masuk kawasan hutan Tahura, pada prinsipnya kordinasi sejak awal,”imbuhnya.
Sedangkan Kabid Prasarana pihak BBPJN II Medan Zusnan Asraf Wahab menanggapi bahwa selama ini pihaknya selalu exsis dalam penanganan longsor Medan-Berastagi. Namun diketahui, pihaknya mengaku agak kewalahan dalam menghadapi setiap longsor terjadi, terlebih banyak titik titik longsor, sebab setiap satu titik longsoran saja terjadi bisa menelan biaya 600 juta,”sebutnya.
Biaya tersebut belum terakomodir dalam anggaran darurat BBPJN, inilah kendala. Akan tetapi kita selalu berusaha bekerja maksimal selama ini apabila longsor terjadi, dan akan menjadi catatan penting apa yang disampaikan Bupati Karo agar kedepan, kita sampaikan Kepimpinan, “ujarnya.
(David)
