Libatkan K/L Dan Tokoh Agama Kemenag Gelar FGD Moderasi Beragama

BERITA, JAKARTA151 Views

Berita Jakarta, Berita Online Indonesia Di Online News Indonesia, www.olnewsindonesia.com

Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta gelar Focus Group Discussion (FGD) Modrasi Beragama. Acara ini berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Hadir, sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga Negara, antara lain dari Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Deputi Wawasan Kebangsaan Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Kodam Jayakarta, Polda Metro Jaya, Kejati Negeri DKI Jakarta, Badan Kesbangpol DKI Jakarta dan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta.

Hadir juga sejumlah tokoh agama perwakilan dari MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta. Semua hadir untuk berkontribusi pada penguatan moderasi beragama.

Kepala Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Cecep Khairul Anwar menggarisbawahi bahwa Indonesia itu multikultur dan Jakarta sebagai barometer. Apa pun peristiwa yang terjadi di Jakarta, akan berdampak secara nasional.

“Betapa Jakarta sebagai barometer, sehingga apapun peristiwa di Jakarta akan berdampak secara nasional, bahkan peristiwa di luar Jakarta reaksi masyarakat tetap marak di Jakarta. Kementerian Agama memiliki formulasi bagaimana mengedepankan kemaslahatan umat beragama guna meminimalisir politisasi agama,” kata Cecep, panggilan akrab Kepala Kanwil Kemenag dalam sambutannya.

“Saya berharap hasil FGD ini ada formulasi bagaimana pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama meminimalisir politisasi agama,” harapnya.

Hadir sebagai narasumber, Stafsus Wakil Presiden RI, Masykuri Abdillah, Tenaga Ahli Menteri Agama RI Hasanuddin Ali, Staf Ahli BRIN Adlin Sila. Sebagai pembahas, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI Rumadi, Asdep Wasbang Kemenko Polhukam, Cecep Supriadi dan Perwakilan BNPT.

Relhukemenag