Berita Online News Indonesia, Minggu (16/09).
Penggunaan istilah dalam agama untuk memenuhi syahwat politik menjadi keprihatinan para tokoh masyarakat. Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Bogor, Ahmad M Horu berharap, para Ustazs dan politisi untuk tidak mencampuradukan antara agama dan politik.
“Jangan sampai masyarakat dibodohi dengan embel-embel agama. Terlebih lagi penggunaan klaim ulama yang sakral dan wajib dijaga marwahnya,”tutur Ahmad.
Begitupun dengan Ijtima, sambung dia, juga berkaitan dengan prodak hukum yang disepakati ulama yang sebenar-benarnya ulama.
” Saat ini, kesan yang muncul lebih pada kesepakatan ulama yang berorientasi politis. Seharusnya itu menjadi legitimasi religius yang kuat, mandat langit, dan dilakukan oleh para ulama yang mumpuni dan ahli di bidangnya. Karena itu pula, ijtima kerap dianggap sebagai “mandat langit”.
Karenanya ia menyayangkan penggunaan kata Ijtima dilakukan untuk kepentingan kekuasaan bukan umat. Sehingga, terjadi kerancuan di masyarakat.
Hari ini, sekumpulan orang yang mengklaim sebagai ulama melakukan kegiatan Ijtimak Ulama II yang resmi mendukung Prabowo Subianto. Baginya, menjadi hal masyarakat untuk memilih mengikuti ulama mana.
“Saya yakin umumnya masyarakat sudah cerdas. Dapat memilah ulama yang mumpuni dan yang tidak, “tukasnya.
Sebelumnya, Bakal capres Prabowo Subianto meneken pakta integritas yang disodorkan oleh GNPF Ulama saat Ijtimak Ulama II. Ada 17 poin yang disodorkan, salah satunya tentang kepulangan Habib Rizieq Syihab.
Prabowo meneken pakta integritas yang disodorkan Ijtimak Ulama itu di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9). Sambil didampingi Waketum Gerindra Fadli Zon, Prabowo langsung menandatangani pakta integritas tersebut dengan dipimpin oleh pimpinan sidang Munarman.
(man)
