Maluku, OLNEWS INDONESIA, Biaya Operasional Sekretariat dan Honor PPS selama 6 Bulan Kecamatan Wuarlabobar tidak di bayar oleh PPK Wuarlabobar KPUD MTB di minta untuk memanggil PPK Kec. Wuarlabobar terkait honor PPS di 11 Desa yang belum di Bayar pada saat PILKADA (15/2/2017), di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
(9/6) Honor Panitia Pemilihan Kecamatan Wuarlabobar Kabupatan Maluku Tenggara Barat (MTB) sejak Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemarin (15/2/ 2017) di 11 Desa Kec. Wuarlabobar selama 6 bulan belum terbayar.
Hasil Wawancara OLNEWS INDONESIA dengan Sekdes Watmasa JEMY LEKRUNA, bahwa dana PPS untuk Kecamatan Wuarlabobar tidak pernah ada penjelasan terkait dengan operasional sekretariat PPS.
Sekdes Wabar. Alo luturmas
Jemy Lekruna menambahkan bahkan dana tersebut selama rentan 8 bulan hanya di bayar kepada PPS Wuarlabobar 2 bulan saja. Itupun ada laporan kepada KPUD Maluku tenggara barat (MTB) terkait dengan dana tersebut baru di berikan.
Kemudian di tambah dengan kegiatan pemilihan Bupati dan selama 6 bulan berjalan anggaran tersebut belum terealisasi/tidak di bayar hingga sekarang.
Lanjut Sekdes Watmasa, JEMY LAKRUNA, “Bahwa hal ini telah di konfirmasi ke Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KPUD MTB dan telah di presentasikan. Namun KPUD sendiri belum menyurati POLRES, KEJAKSAAN, dan Camat, terkait dengan laporan yang di sampaikan oleh PPS Wuarlabobar sehingga PPS masih menunggu surat dari KPUD.
Mereka mengharapkan sekiranya Camat harus melakukan konfirmasi dengan pihak PPK terkait dengan anggaran tersebut. Pihaknya menyebutkan bahwa ketika di tanya di KPUD MTB bahwa penyaluran telah ada di PPK Kecamatan tetapi tidak pernah ada penjelasan dari PPK Kecamatan Wuarlabobar.
Lanjut beliau bahwa KPUD MTB akan segerah memanggil PPK namun hingga sekarang, kebijakan yang di lakukan oleh KPUD MTB terkait persoalan ini belum ada sama sekali padahal pihak PPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa Pilkada 15 Februari 2017 berlangsung dengan baik.
Sekdes Wuarlabobar menyebutkan bahwa terhadap anggaran operasional tersebut yaitu Sistem Manajemen Panitia penyelenggara tidak terlaksana dengan baik yaitu
Pertama: PPK sendiri tidak pernah turun untuk melakukan sosialisasi di desa – desa.
Kedua: PPS tidak pernah memberikan operasional sekretariat, harapan Sekdes Wuarlabobar meminta kepada KPUD MTB agar di cermati kembali Panitia Penyelenggara PPK Kecamatan Wuarlabobar.
Lanjut dengan Sekdes Kilon, bahwa Operasional Sekretariat Desa telah mendapat petunjuk dari KPUD MTB terkait dengan operasional selama waktu kegiatan di Kecamatan Wuarlabobar. Namun dari bulan pengangkatan sampai dan dengan akhir bulan tidak ada operasional yang di berikan. Harapanya bahwa ke depan nanti dalam pengrekrutan PPK di Kecamatan Wuarlabobar kiranya PPK yang lama harus di ganti agar tidak terjadi hal yang sama.
(NFB/ELLO)
