Berita Dairi, Berita Online Indonesia Di Online News Indonesia, www.olnewsindonesia.com
Upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk dunia usaha melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non pemerintah.
Untuk membantu pembiayaan iuran peserta Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas tiga, BPJS Kesehatan telah mengembangkan skema crowdfunding yang dikenal sebagai Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ).
“PIPMPJ merupakan suatu gerakan gotong-royong yang mendorong partisipasi masyarakat, badan usaha dan badan hukum lainnya dalam memberikan proteksi finansial dengan cara mendaftarkan masyarakat sebagai peserta JKN dan/atau membayar iuran peserta JKN segmen PBPU yang menunggak,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, Rita Masyita Ridwan dalam acara Pencanangan Desa JKN sekaligus perayaan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Dairi.
Rita menjelaskan, pencanangan Desa Tuntung Batu sebagai Desa JKN merupakan inisiatif bersama sekaligus buah kemitraan yang baik antara Pemerintah Kabupaten Dairi, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Cabang Sidikalang dan BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe. Keberadaan Desa JKN tersebut diharapkan dapat memotivasi Desa dan daerah lainnya guna mempercepat terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) Program JKN melalui pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun swadaya masyarakat.
Sementara Itu, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik terlaksananya pencanangan Desa Tuntung Batu menjadi Desa JKN. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam mencapai UHC serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Dairi Unggul.
“Kami berharap sinergi dan dukungan dari Bank Sumut ini dapat juga diikuti oleh elemen masyarakat lainnya, khususnya dunia usaha, swasta maupun perbankan agar kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terus ditingkatkan,” ucap Eddy.
(David- team)