Jakarta, Sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki posisi yang sangat strategis, memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat, bukan saja keterkaitan dalam penyediaan bahan baku dan tenaga kerja, tapi juga keterkaitan dalam penyediaan pelayanan dan fasilitas publik, khususnya transportasi dan pemukiman. Juga dalam menampung luberan investasi di sektor industri pengolahan dan industri jasa yang tidak mungkin lagi dilakukan oleh DKI Jakarta.
“Keterkaitan ekonomi antara dua provinsi ini perlu disiapkan dengan baik, membutuhkan konektivitas, membutuhkan integrasi, membutuhkan sinergi yang lebih kuat lagi antara DKI dan Provinsi Jawa Barat,†kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Jawa Barat, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/5) siang.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5, 67 persen pada tahun 2016, Presiden menegaskan, bahwa Provinsi Jawa Barat harus mampu tumbuh lebih tinggi lagi, sehingga mampu membuka lebih banyak lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang selama ini masih menganggur.
Sesuai data yang dimilikinya, menurut Presiden, ada peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat. Pada tahun 2016 sebesar 8,89 persen, sedikit mengalami peningkatan dari 8,72 persen di tahun 2015.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar Gubernur maupun pemerintah daerah bisa lebih pro aktif, terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih dihadapi di lapangan, seperti pembebasan lahan, maupun mengantisipasi dari setiap dampak proses pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat.
“Saya yakin pembangunan infrastuktur ini akan menjadi sebuah pondasi bagi pergerakan ekonomi yang lebih cepat dan lebih merata di Jawa Barat,†tegas Presiden.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukan Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Setkab
