Berita Tanah Karo.Olnewsindonesia,Selasa(03/07)
Keterpurukan pembangunan di wilayah Kabupaten Karo semakin memprihatinkan. Mulai dari penanganan pengungsi erupsi Sinabung, penanganan pembangunan air bersih bahkan sampai penanganan infrastruktur jalan kota dan pedesaan menjadi sorotan masyarakat luas dan anggota DPRD Sumut, Selasa (3/7) Kab Karo, Sumatera Utara
“Belum termasuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS dan narkoba kian meningkat di Karo belum terdengar siaran pers bupati kepada masyarakat, apakah Bupati Karo, Terkelin Brahmana, takut dengan para SKPDnya sehingga tidak ada tindakan tegas dari beliau.? “Ungkap Dahsat Tarigan SH
Warga asal Kutamale, Gelora Ginting (40) asal desa Mardinding dan Siti Aminah Br Perangin-angin, Selaku anggota DPRD Sumatera Utara serta sejumlah masyarakat kota dan pedesaan, disela-sela pelaksanaan pesta budaya kerja tahun desa Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh akhir Juni 2018 kemarin, kepada wartawan mengatakan
Jembatan kecil “Lau Pengalahan†ukuran 4m x 7m satu-satunya jembatan penghubung antardesa di Kecamatan Mardinding menuju desa Rimobunga, dusun Genting, dusun Piangi, dusun Serpang dan lainnya sudah hampir setahun rusak tak kunjung Ada perbaikan.
Beberapa kenderaan hartop gardang dua sebagai pengangkutan utama masyarakat pedesaan selalu terperosok dan nyaris jatuh ke jurang, kata Gelora, selain itu, beberapa anak sekolah dan petani saat melintasi jembatan itu. Papan dasar jembatan rata-rata bolong dan yang tinggal pun tidak terpaku ke rangka jembatan, sehingga jembatan ini tiap saat “menganga†menunggu “mangsaâ€
“Pengumpulan dana dari warga dan donatur lainnya telah dilakukan. Sudah terkumpul Rp3 juta dan masih diharapkan bantuan masyarakat lainnya agar jembatan ini segera dapat diperbaiki. Kalau masih rusak, masyarakat tidak akan dapat membawa hasil taninya ke kota Mardingding atau Kabanjahe. Anak sekolah juga terancam tidak dapat sekolah karena transportasi terganggu, begitu Juga dengan roda perekonomiannya sangat terhambat, “tambahnya Gelora Ginting dan Dahsat Tarigan.
“Dalam kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Sumut ke Karo awal bulan Juli ini akan kita survei jembatan tersebut. Mungkin kita akan bantu melalui anggaran yang ada dari Pemprovsu. ” Kinerja bupati Karo memang banyak dikeluhkan masyarakat dan dilaporkan ke DPRD Sumut. Semua bermasalah dan sepertinya kurang serius ditangani,” Kata Siti Aminah Perangin-Angin kepada media
Adapun yang di maksud anggota DPRD Sumut tersebut ialah, Misalnya, masalah penanganan pengungsi erupsi Sinabung yang tak kunjung rampung. Relokasi tahap pertama ke Siosar bermasalah yakni penanganan 103 rumah pengungsi yang belum tuntas di tiga Desa,terdiri dari
1.Desa Sukameriah
2.Desa Bakerah
3.Desa Simacem
Lanjutnya, Relokasi Mandiri tahap kedua dengan bantuan BNPB sebesar Rp190,6 miliar ke BPBD Karo juga bermasalah sehingga masalahnya telah ditangani KPK pertengahan Mei 2018.
“Relokasi tahap ketiga untuk warga desa Sukanalu, Sigarang-garang, Mardinding dan dusun Lau Kawar ke Siosar, juga belum tuntas. Kinerja bupati terkesan fokus kepada kegiatan seremonial saja. Sampai saat ini pembuatan rencana tata ruang kabupaten saja belum tuntas. Sinergis kerja bupati dan pihak DPRD Karo diharapkan terjalin, bukan membeku agar pembangunan di Karo berjalan baik dan masyarakat sejahtera,”Cetusnya
(Dasa)
