Tanah Karo.Olnewsindonesia,Selasa(24/04)
Dalam Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Program pembekalan Calon Kepala Daerah menjelang Pilkada di tingkat Provinsi. Program pembekalan dengan tema, ” Pilkada Berintegritas” ini bertujuan untuk mempersiapkan para Calon Kepala Daerah agar dapat menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan yang Bersih ,Transparan dan mengutamakan Pelayanan Publik. Yang mana para calon akan mendapat informasi tentang kemajuan percepatan Pemerintah Daerah terhadap program-program KPK yang sedang berlangsung di daerahnya.
KPK berharap kegiatan ini bermanfaat bagi Kepala Daerah yang terpilih dalam rangka membangun daerahnya masing-masing. Program Pilkada berintegritas ini mencakup tiga kegiatan yang pertama pembekalan Pasangan calon Kepala Daerah kedua Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur, Walikota , Bupati beserta para Wakil dan ketiga Temu Media.
” Program ini yang dilaksanakan di 15 lokasi Se-Indonesia salah satunya Sumatera Utara, dan Kabupaten KARO yang juga turut diundang dalam acara tersebut , (24/4/2018) pukul 09.00 wib di Aula Raja Inal lt II Kantor Gubsu Medan.”ungkapkan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti, SE, Mansur Ginting,ST Anggota DPRD Karo, Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi, M,si, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana, Kadis BPKPAD Andreasta Tarigan.
Sebelum acara dimulai,Pimpinan ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bertemu dengan Bupati Karo dan saling tegur sapa sehingga boleh di bilang pertemuan diluar jadwal tersebut cukup unik , dimana beliau (Saut Situmorang) sempat bertanya kepada Bupati Karo ,adakah penambahan Pengungsi di Karo,” Lontar Saut Situmorang.
” Tidak ada penambahan Pak, karena sekarang ini tidak ada lagi Pengungsi-Pengungsi di posko-posko, sebagian sudah direlokasi ke Siosar, sebagian di Huntap (Hunian Tetap) dan ada di Huntara (Hunian Sementara) ,” Jawab Bupati Karo.
” Ya… Baguslah, kalau bisa Bang ditingkatkan lagi kerjasama KPK dengan Pemkab Karo, misalnya dalam hal LHKPN ( Laporan Harta Kekayaaan penyelenggara Negara) dll, Nanti kordinasi dengan Staf Ahli saya ini pak Cahaya, bidang-bidang apa saja yang perlu ditingkatkan kerjasama kita,” Ucap Saut membalas sembari menyuruh Stafnya saling tukar Handphone.
Usai rapat hendak flight ke Medan Bupati Karo bertemu kembali dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Singkat cerita Mendagri bertanya perkembangan Kab Karo.
” Pak Menteri menanyakan ke Bupati bagaimana tentang pertemuan tadi siang (23/4/2018) di Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Bupati Karo ber ujar, “semua berjalan lancar dan masih dalam proses terkait penetapan Desa Tahap I di Siosar, ucapnya. Dan langsung disambut oleh Mendagri ” Bagus ,nanti cepat selesaikan, ada kendala laporkan ke kita,”Tegasnya ke Bupati Karo.
” Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi lHKPN (Laporan Harta Kekayaaan penyelenggara Negara) digelar sebagai pembekalan antikorupsi kepada calon Kepala daerah tersebut sengaja diberikan sejak tahap awal atau sebelum menjadi Kepala Daerah agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
Seterusnya Bupati Karo menjelaskan alasan KPK ikut andil dalam Pilkada karena selama ini KPK hanya dikenal pada penindakannya saja. Padahal, KPK punya fungsi lain, seperti pencegahan, koordinasi, supervisi dan monitoring, ” Tuturnya mengutip penegasan Pimpinan KPK saat menggelar “Pilkada Berintregritas”, tersebut .
Hadir dalam Acara tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, Pimpinan KPK Saut Situmorang, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuraidi,Para Walikota/Bupati dan Ketua DPRD se-Sumatera Utara, Pasangan Calon Gubsu/Walikota/Bupati beserta wakil, Ketua Partai Politik Se-Propinsi Sumut.
(David-olnewsindonesia.com)
