Jakarta OLNEWS INDONESIA.
Independensi Jaksa Agung HM Prasetyo digugat banyak pihak. Latar belakang sebagai kader Partai Nasdem diduga kuat membuat sejumlah keputusannya kental bernuansa politis sehingga menguntungan partai asalnya.
“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan yang mempergunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan,” kata Kuntum Khairu Basa, Staf Khusus Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dalam keterangannya, Jumat (16/6/2017).
Ditambahkan Kuntum Kairu Basa Ketua Umum DPP GRIND Perindo kepada redaksi OLNEWS INDONESIA. Tuduhan Prasetyo bahwa Hary Tanoesoedibjo ditetapkan sebagai tersangka kasus pesan singkat yang melibatkan jaksa Yulianto merupakan tindakan gegabah. Padahal Bareskrim Mabes Polri yang menyelidiki menyatakan HT hingga kini masih menyandang status saksi.
” Tak pantas dilontarkan Jaksa Agung yang menyebar kabar hoax.” Pungkasnya
Menurut alumni Ponpes Gontor ini, pernyataan Jaksa Agung ini lebih mirip manuver politisi yang sedang mengail di air keruh. Pejabat negara seharusnya menjaga pernyataan sehingga tak menimbulkan gejolak sosial politik dan mencari keuntungan di tengah persoalan.
“Pak Presiden Jokowi, mesti hati-hati terhadap pernyataan Jaksa Agung, yang di kemudian hari bisa menjadi bom waktu,” ujarnya.
Jaksa Agung seharusnya merupakan sosok negarawan yang bisa berdiri di tengah, bukan politisi yang mempergunakan kewenangannya sebagai alat politik merebut atau menjaga kekuasaan. Karena itu, lanjut lelaki kelahiran Palembang ini, pihaknya akan dilaporkan ke pihak berwajib karena Jaksa Agung telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan pembunuhan karakter.
“Saya minta Pak Jokowi me-reshuffle Jaksa Agung, agar tak meruntuhkan wibawa Presiden dan hukum bisa tegak dalam menegakkan keadilan,” kata Kuntum. (INK)
