by

Yudi Latief: Bulan-Bulan Ini Harus Jadi Momen Gerakan Kebajikan Pancasila

Jakarta OLNews Indonesia, Seusai pelantikan dirinya Yudi Latief menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media mengenai diluncurkannya UKP PIP melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 54 Tahun 2017. Yudi mengharapkan momentum untuk merekatkan kembali tenunan kebangsaan, karena Pancasila itu merupakan alat persatuan.

“Jadi dengan Pancasila bukan malah merobek persatuan tapi dengan Pancasila justru ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar. Ibarat sapu lidi itu kalau tidak diikat akan berserak, sapu lidi akan kuat kalau dia jadi satu ikatan yang kuat. Dan ikatan bagi Indonesia itu adalah Pancasila,” ujar Yudi menjelaskan.

“Di masa depan peringatannya itu bukan hanya pekan tapi akan bulan, menarik dari 1 Juni, disempurnakan di 2 Juni, dan berakhir absah ketika konstitusi dirumuskan pada tanggal 18 Agustus . Supaya saya kira pro kontra soal ini kita selesaikan dengan cara semua orang mengerti, bahwa Pancasila itu tidak sekali jadi tapi kontinyu mulai 1 Juni sampai 18 Agustus,” ungkap dosen tamu di beberapa perguruan tinggi itu.

Karena itu, menurut Yudi, di dalam bulan-bulan ini harus menjadi momen untuk gerakan kebajikan Pancasila. Sehingga , bukan hanya sekedar seremoni tapi betul-betul momen dimana setiap orang , setiap pihak , berusaha mengamalkan Pancasila itu di dalam laku hidup.

“Kita bayangkan pada momen itu, aktivis-aktivis dari berbaga latar belakang agama akan bersilaturahmi, pengusaha-pengusaha besar akan bertemu dengan pengusaha-pengusaha kecil, saling berbagi pikiran, saling berbagi apa yang bisa dilakukan bersama sehingga masalah-masalah seperti kensenjangan sosial dan pengusaha-pengusaha besar bisa bersambung berbagi bagaimana proyek-proyek bisa dibagi dengan baik,” kata Yudi.

Yudi berharap dengan dibentuknya UKP PIP ini masyarakat tidak over ekspektasi karena sebenarnya kewenangan unit ini tidak terlalu luas. Kewenangannya hanya terbatas pada fungsi koordinasi, pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.

“Jadi sebenarnya kewenangannya terbatas tapi ekspektasi publik sangat besar. Nah, oleh karena itu saya kira jalan terbaik adalah melibatkan peran serta komunitas,” ujar Yudi.

Jadi ke depan, lanjut Yudi, UKP PIP ini hanya sekedar fasilitator saja. Tapi sebenarnya yang harus digerakan adalah simpul-simpul, relawan-relawan dari berbagai komunitas. Jadi nanti, Yudi menyebut gembala-gembala komunitas, jadi rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, ketua-ketua adat itu akan dijaring di dalam suatu konektivitas supaya sama-sama melakukan pengisian bersama-sama bertanggung jawab di dalam merawat Pancasila.

“Seperti Bung Karno bilang, Pancasila itu semula digali dari komunitas. Oleh karena itu kalau kita ada masalah, sebenarnya negara itu minta tolong kepada komunitas untuk bisa ikut serta dalam merawat nilai-nilai ini,” tutur Yudi.

Mengenai perlunya pelajaran Pancasila dihidupkan kembali, Ketua UKP PIP itu menegaskan, bahwa kewenangan itu ada pada kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti.

Yang bisa dilakukan UKP PIP, lanjut Yudi, kalau memang kementerian terkait kembali mewajibkan pelajaran Pancasila sebagai pelajaran eksplisit, pihanya bisa membantu supaya memastikan bahan ajar, sistem metodologinya itu harus lebih berbobot, lebih menarik, lebih sesuai perkembangan masyarakat hari ini.

(Source : Setkab)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.