Berita Bekasi. OLNewsindonesia.Rabu(14/07/21)
Forum Silaturahmi Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (Format) Bekasi Raya mendesak DPRD Kabupaten Bekasi segera mengajukan surat pelantikan Wakil Bupati Bekasi sebelum melanjutkan kepada paripurna pemberhentian Bupati yang meninggal dunia.
“DPRD punya PR besar terkait mekanisme pelantikan wakil Bupati. Proses pemilihan sudah diparipurnakan. Sebelum pemberhentian (bupati saat ini, Red), itu (pelantikan wakil bupati) diproses dulu untuk menjaga marwah DPRD yang jadi representasi masyarakat,” ucap Ketua Format Bekasi Raya, Apuk Idris (14/07)
Pada 18 Maret 2020, DPRD Kabupaten Bekasi memilih Akhmad Marjuki sebagai Wakil Bupati Bekasi dengan 40 suara dari total 50 anggota DPRD.
Akan tetapi hingga Bupati Eka Supria Atmaja meninggal pada 11 Juli 2021, DPRD belum melantik Wakil Bupati definitif.
Dia meminta Mendagri dan Gubernur Jawa Barat tidak langsung memproses penempatan pelaksana tugas (plt), tetapi memperhatikan aspek politik karena DPRD telah melantik Wakil Bupati melalui rapat paripurna.
“Menurut format, DPRD harus evaluasi persoalan kewajiban mereka terkait persoalan pelantikan Wakil Bupati yang sudah diparipurnakan pemilihannya. Baru ketika itu gelar pemberhentian Bupati dan pengangkatan Bupati definitif,” ujarnya
“Jangan terburu-buru tetapkan Plt. Kita tidak butuh Plt, kita butuh Bupati Definitif dan Wakil yang sudah ditentukan karena sudah jadi tanggung jawab DPRD untuk menjaga marwah mereka, karena sudah melaksanakan pemilihan,” sambung Tokoh masyarakat Bekasi ini.
Pada kesempatan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik, Format Bekasi Raya menyampaikan hal tersebut langsung kepada Holik Tampak pada pertemuan itu juga dihadiri Wikanda Darmawijaya, Bupati Bekasi periode 1998-2003, yang merupakan anggota Format Bekasi Raya.
“Bekasi kehilangan bapak dan ibu, sekarang tidak ada pemimpin di Bekasi karena dulu ada intervensi Jabar dan DPRD. Tiba-tiba Allah berhendak lain, Bupati Eka meninggal, Bekasi tidak punya Bapak dan Ibu, ada juga anak tiri (Plh. Sekda). Mau bagaimana ini Bekasi?” ujar Ketua Format Bekasi Apuk Idris
Terakhir, Apuk berharap DPRD, Mendagri, dan Gubernur Jabar melihat kondisi psikologis masyarakat yang membutuhkan pemimpin.
“Kita sebagai orang Bekasi merasa prihatin karena kebijakan yang tidak mengarah kepada orang Bekasi. Harapan dari semua orang Bekasi, wakil dilantik,” pungkasnya
Efendi Hutabarat
