Berita Nasional,Olnewsindonesia,Kamis(17/10)
Oleh : ASDAR AKBAR,SH
Pemerintah memiliki beragam kebijakan publik yg sangat di harapkan bisa menyentuh secara langsung terhadap kebutuhan publik. Riset kebijakan publik pun penting di buat dlm rangka menganalisis kebutuhan publik yg majemuk sehingga bsa tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran dan tepat sumber daya.
Oleh karena itu, peran dan fungsi kontrol dan pengawasan mutlak di butuhkan dan di kelola secara efektif dan efisien. Ketika jangkauan atau cakupan kebijakan publik kian meluas, maka di butuhkan renovasi sistem kontrol dan pengawasan yg lbh inovatif. Metode kontrol dan pengawasan manual akan cukup kompleks di tangani ketika di perhadapkan dgn ruang kebijakan publik dgn cakupan yg luas. Oleh karena itu, perlu di lakukan pergeseran inovatif dari metode manual ke metode digital yg lebih praktis bersifat “open source”. Sehingga upaya pengembangan sistem kontrol dan pengawasan ke depan dgn solid bsa tersinronisasi.
Dan utk menunjang pencapaian hal tersebut sangat di butuhkan preparasi sumber daya manusia yg cukup unggul berperan sebagai “e-leadership” menjalankan “e-government” yg terkonstruksi, terintegrasi dan teroptimalisasi. Penyediaan sistem, aplikasi dan jaringan adalah faktor vital yg tdk bisa di abaikan. Ini tdk hanya berkaitan dgn kebutuhan pengadaan “hardware tools” tapi juga penyediaan “software” yg sinergis.
By. @@bintangtop,pungkas Presiden Aliansi Gerakan Mencermati Issu Issu Strategis PRO DEMOKRASI.
(Neil/ fatma)
Comment