Berita Karo.OLNewsindonesia,Rabu(09/10)
Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Karo terus melakukan upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Karo. Hal ini dilakukan sebagai strategi guna memastikan semua kelompok masyarakat (Laki-laki , Perempuan , Anak , penyandang Disabilitas , Lansia , dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Karo, dr. Hartawati Br Tarigan, didampingi Kabid PUG, Dra Rosmania Br Ketaren dan Sekretaris DPPPA, Hesti Maria, SH, Selasa (08/10) 2019 di kantornya, Jalan Letjen Djamin Ginting, Berastagi.
Dikatakan, menghadapi tantangan global di era milinial, Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) senantiasa berupaya meningkatkkan kinerja memperhatikan kebutuhan, permasalahan, pengalaman, serta aspirasi perempuan dan laki-laki sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam akses partisipasi kontrol serta manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata agar tidak ada lagi kesenjangan dan diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki, anak-anak dan kaum difabel.
Pelaksaan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Karo selain patut diapresiasi karena kepedulian nyata Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Cory S Sebayang, sehingga juga bisa semakin memberikan dampak dan manfaat yang nyata di seluruh masyarakat Kabupaten Karo khususnya afirmasi kelompok rentan, ujar dr Hartawati.
Buktinya, pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang digelar di Four Points Ballroom Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, bulan Juli lalu, Kabupaten Karo meraih prestasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 dan penghargaan Kabupaten Layak Anak.
“Prestasi itu tentunya, menjadi pelecut semangat buat kami, untuk terus meningkatkan kinerja percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Karo,†ucapnya.Terang dr Hartawati Br Tarigan, kelompok rentan tersebut seperti masyarakat miskin, Disabilitas , perempuan dan anak, kelompok di daerah rawan bencana dan lainnya. “Afirmasi ini yang harus merasakan manfaat dari pembangunan yang responsif gender. Pembangunan responsif gender di Kabupaten Karo juga berjalan proporsional, tidak hanya pada Perempuan namun juga pada Laki-laki, †ungkapnya.
Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang strategi Nasional pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di instruksikan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah serta non pemerintah. Program integrasi gender dan inklusi sosial dalam tahapan pelaksanaan sistim pembuatan saluran pembuangan instalasi air limbah terpadu di desa Pertumbuken Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo bekerjasama dengan sAIIG (Indonesia – Australia) yang sedang dalam tahap pembangunan juga memperhatikan pengarusutamaan gender,”bebernya.
Lebih lanjut dr Hartawati Br Tarigan, menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo juga terus mengupayakan kesadaran gender di kalangan aparat pemerintahan. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain mengadakan workshop gender awareness, pelatihan analisis gender serta membangun kesadaran gender dalam setiap program kegiatannya. Berbagai upaya dan capaian Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka mendukung percepatan PUG telah diapresiasi oleh kementerian PPPA dengan diraihnya Anugerah Parahita Ekapraya dan Kabupaten Layak Anak (KLA). “Ini perlu kita syukuri. Meski pun begitu penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, namun menjadi bagian tanggung jawab dan tolok ukur PUG di daerah ini, “akhirnya.
(David)
